Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Bali berdasarkan laporan  IKP tahun 2017 masih dibawah rata-rata nasional. Dimana IKP Bali berada pada nilai 68,89 dengan kategori sedang atau agak bebas, sedangkan IKP nasional berada pada nilai 68.95.

Data tersebut terungkap dalam laporan “Survei Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia 2017” yang diterbitkan oleh Dewan Pers.

Jika dibandingkan dengan IKP Bali laporan tahun 2016, nilai IKP Bali berdasarkan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 7.97. Pada tahun 2016, IKP Bali secara rata-rata hanya mencapai 60.92. Secara nasional, IKP Bali berada pada urutan 15 dari 30 daerah yang disurvei oleh Dewan Pers.

Berdasarkan IKP laporan tahun 2017, Aceh menjadi daerah dengan nilai IKP tertinggi yaitu 81.55 dengan kategori baik atau cukup bebas. Nilai IKP di Aceh juga mengalami peningkatan sebesar 9.16, jika dibandingkan dengan nilai IKP berdasarkan laporan tahun 2016 yang mencapai 72.39.

Sedangkan Sumatera Utara menjadi daerah  dengan nilai IKP terendah dengan nilai 57.63. Nilai IKP Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0.82 pada laporan IKP tahun 2017 jika dibandingkan dengan laporan IKP tahun 2016.

Berdasarkan ulasan dalam laporan “Survei Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia 2017” yang diterbitkan oleh Dewan Pers disebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memperburuk kondisi pers di Sumatera Utara.

Pertama menyangkut buruknya profesionalisme jurnalis dan etika pers.

Kedua, tingginya intervensi perusahaan pada ruang redaksi.

Ketiga, menyangkut aspek-aspek kurang dihargainya keragaman media.