Sejarah Kota Denpasar
berawal dari nama Taman Kerajaan hingga menjadi Ibu Kota Provinsi Bali

Sudah satu abad yang lalu terjadi paristiwa Puputan Badung. Pengkajian dari berbagai sudut pandang masih sering dilakukan untuk memperoleh makna-makna baru yang masih relevan diterapkan pada kehidupan masa kini setelah peristiwa Perang Puputan Badung yang terjadi pada 20 September 1906 silam.

Sejarah berdirinya Kota Denpasar tidak lepas dari Sejarah Keraton Puri Agung Denpasar yang merupakan keraton peninggalan raja-raja bali khususnya di daerah Bali selatan. Puri ini didirikan oleh I Gusti Ngurah Made Pemecutan sebagai Raja Denpasar Pertama dan pembangunannya selesai pada tahun 1788 setelah sebelumnya beliau memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Badung dari Puri Jambe Kesatria. Selanjutnya pusat pemerintahan Kerajaan Badung berada di Puri Agung Denpasar sampai akhirnya Pasukan Belanda mengalahkan Kerajaan Badung melalui Perang Puputan Badung tahun 1906.

Asal mula Nama Denpasar muncul berdasarkan dari Nama sebuah Taman Kerajaan yang mengandung dua makna "Den" artinya Utara, "Pasar" artinya Pasar, sehingga digabung berarti Taman yang berada di Utara Pasar. Untuk menceritakan sejarah ini kita harus memutar waktu di jaman kerajaan masa lampu kisaran tahun 1750 sampai 1788. Taman Denpasar ini diperkirakan ada sejak pemerintahan Raja Badung Kyayi Jambe Aji (Kyayi Jambe Aeng), Raja pendiri Puri Jambe Ksatria pada tahun 1750. Beliau membangun Puri atau pusat pemerintahan Kerajaan Badung di Barat Pura Ksatria, Puri yang di bangun sangat luas dan megah dengan Kori Agung yang menjulang tinggi (Aeng) serta banyak lagi pembangunan yang dikerjakan di Era Beliau salah satunya Taman Kerajaan dan pusat ekonomi yang manjadi cikal bakal Pasar Badung yang bisa kita lihat keberadaannya saat ini. Area Pertamanan Denpasar ini mungkin mirip konsep Taman Gili dan Bale Kertha Gosa di Puri Klungkung, dengan aliran air yang dilengkapi Bale/Bangunan di tengahnya.

Sepeninggal Raja Badung Kyayi Jambe Aji (Aeng) suksesi Raja Badung selanjutnya digantikan oleh putranya yang bernama Kyayi Jambe Ksatria. Oleh karena Pemerintahan Kyai jambe Ksatria sangatlah lemah dalam mengendalikan pemerintahan maka terjadilah pembrontakan yang mengakibatkan Kekuasaan digantikan oleh Kyayi Ngurah Made Pemecutan (I Gusti Ngurah Made Pemecutan) dari Puri Kaleran sebagai Raja Badung selanjutnya. Di masa pemerintahan ini pada tahun 1788, Area Pertamanan Denpasar dikembangkan menjadi Puri dan Pusat Pemerintahan Kerajaan Badung yang di beri nama “Puri Agung Denpasar”, serta Raja Kyayi Ngurah Made Pemecutan (I Gusti Ngurah Made Pemecutan) dinobatkan menjadi Raja Denpasar pertama 1788-1813.

Menurut riferensi-riferensi buku yang membahas Istana/Puri Denpasar dengan Area Pertamanan yang luas dapat dirujuk pada buku “Gegevens Betreffende De Zelfstandige Rijkjes op Bali” yang diterbitkan Landsdrukkerij di Batavia pada 1906, antara lain diketahui data-data mengenai Kerajaan Badung, khususnya yang menyangkut Puri Denpasar. Di buku ini antara lain ada denah global Puri Denpasar yang luasnya sekitar 35.000 m2, serta Peta Kota Denpasar tahun 1906.

Referensi lain, ada di buku “Kidung Puputan Badung” (Bandana Pralaya) karya AA Alit Konta. Pada Bab IV. Sedangkan dalam Laporan Penelitian Sejarah Badung dari 1779-1906 yang dilakukan Tim Pemda Badung 1992, struktur Puri Denpasar hanya merupakan lampiran gambar dengan sedikit keterangan dan disusun kembali berdasarkan laporan Belanda pada 1940. Dalam denah rekonstruksi ini, Puri Denpasar digambarkan berukuran 166 x 180 m (29.880 m2). Sedangkan dalam Laporan Belanda 1906, Puri Denpasar berukuran 175 x 200 m (35.000 m2). Denah Puri Denpasar yang digambar pada 1940 ini nampaknya lebih detail dibanding gambar denah dalam laporan Belanda 1906.

Di area pertamanan (narmada) yang merupakan area pertama sebelum pengembangan Puri Denpasar, disebutkan ada bangunan Kerta Gosa di sudut barat daya. Area pertamanan ini mirip konsep Taman Gili dan Bale Kertha Gosa di Klungkung, sebab dalam laporan Belanda 1906, di area taman juga digambarkan ada bangunan di tengah kolam dan uraian AA Alit Konta dalam kidung Puputan Badung (Bandana Pralaya) juga ada menyebutkan bangunan indah di tengah telaga, serta kompleks Raja Denpasar tinggal beserta keluarga dan pembesar kerajaan berada di areal timur dari pertamanan ini.

Dengan melewati proses yang panjang, melewati Berabad lamanya dari mulai pembangunan pertama Kompleks Puri Agung Denpasar Kerajaan Badung dengan taman yang indah, wantilan bersebelahan dengan beringin tempat rakyat berkumpul dan membeli kebutuhan hariannya yang menjadi cikal bakal Pasar Badung saat ini, pada peristiwa Puputan Badung membuatnya jatuh ketangan penjajah karena ambisi kolonialisme atas dasar tuduhan yang tidak benar. Selanjutnya kompleks Puri dan sekitarnya berubah menjadi lokasi Bali Hotel dan Gedung Jaya Saba. Pasar yang semula di areal Jaba/Luar Puri Denpasar kini beralih tempat menjadi Kantor Waikota sekarang. Wantilan yang berada di barat Puri Denpasar kini berdiri Bank Ternama, dan selanjutnya Denpasar memasuki era kolonial dengan perubahan tata kota untuk mendukung pemerintahan kolonial saat itu sebelum era kemerdekaan.

Pada masa kemerdekaan di bawah Pemerintahan Republik Indonesia pada tahun 1958 Kota Denpasar ditetapkan sebagai pusat pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan berkembang. Menjadi pusat Pemerintah Kabupaten daerah tingkat II Badung dan daerah tingkat I Bali mengakibatkan Denpasar mengalami pertumbuhan yang sangat cepat baik dalam artian fisik, Ekonomi maupun sosial budaya .

Pesatnya perkembangan yang terjadi di Denpasar menyebabkan Pemerintahan Kabupaten Dati II Badung menganggap perlu untuk mengusulkan Kota Denpasar menjadi Kota Administratif. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1978, maka Denpasar dijadikan sebagai Kota Administratif Luas Wilayah Kota Administratif Denpasar 123,98 km dengan jumlah penduduk pada saat terbentuknya 206.059 jiwa dan tingkat pertumbuhan pada waktu itu 3,5% pertahun. Melihat pesatnya perkembangan Kota administratif Denpasar diberbagai sektor kehidupan masyarakat, maka tidak mungkin hanya ditangani oleh Pemerintah Kota Madya yang mempunyai kewenangan Otonom untuk mengatur dan mengurus wilayah perkotaan sehingga permasalahan Kota dapat ditangani lebih berdaya guna dan berhasil guna mewujudkan Denpasar menjadi Daerah Otonom, dibentuklah Tim Peneliti peningkatan status Kota Administratif Denpasar menjadi Kotamadya Daerah Tk. II dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 43 Tahun 1983, tertanggal 31 Maret 1983. Denpasar surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, Tanggal 5 januari 1984, Nomor : 135/18210/B.T.PEM diusulkan peningkatan Kota Administratif Denpasar menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II.

Akhirnya pada tanggal 15 januari 1992, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar disahkan, serta diresmikan oleh Menteri  Dalam Negri pada tanggal 27 Pebruari 1992, sehingga merupakan babak baru bagi penyelenggaraan Pemerintahan, di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan juga Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, penyebutan Kota Madya Daerah Tingkat II menjadi Kota.

DAFTAR PUSTAKA :

A.A BAGUS WIRAWAN, 2011, SEJARAH KOTA DENPASAR : Dari Kota Keraton Menjadi Kota ( 1788 – 2010 ), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA ) KOTA DENPASAR DAN UNIVERSITAS UDAYANA

RAJA PURANA, PURI AGUNG DENPASAR

Nengah Keddy Setiada, 2009, Penelusuran Kota Denpasar, BAPPEDA KOTA DENPASAR, CV.CIPTA

Slamat Trisila, 2012, Denpasar Tempo Dulu : Melacak Dinamika Kota Denpasar Berbasis Visual, Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi

www.puriagungdenpasar.com