Website Portal Resmi Pemerintah Kota Denpasar

No.	Judul & Deskripsi	Di Unduh
1171	Laporan Realisasi Anggaran sampai 31 Desember 2018	7205 kali	File
1172	Laporan Realisasi Anggaran 2017-2018	6090 kali	File
1173	PAD KOTA DENPASAR TAHUN 2019	6908 kali	File
1174	Volume Poduksi Bulan Mei 2019	1307 kali	File
1175	IKU	2635 kali
1176	COVER	1593 kali
1177	daftar isi	1214 kali
1178	Bab 1	3135 kali
1179	Bab II	2679 kali
1180	BAB III	3215 kali

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KECAMATAN DENPASAR BARAT

Jl. Gn.Agung No. 191 Denpasar Kode Pos 80119

Telpon. (0361) 424352 Fax. (0361) 416295

www.denpasarkota.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Adalah Merupakan ukuran keberhasilan secara obyektif dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Adapun Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Denpasar Barat adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Menguatkan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali.	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial dan budaya
1		Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	Meningkatnya partisipasi sekaa dan sanggar
2	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur	Mengentaskan Kemiskinan	Jumlah Desa/Kelurahan yang meningkat perkembangannya sesuai dengan potensinya
		Mengentaskan Kemiskinan	Persentase meningkatnya PSKS yang berprestasi (karang taruna, pekerja sosial masyarakat,lembaga kesejahteraan sosial
		Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	Persentase siswa yang mendapatkan sosialisasi Narkoba dan HIV/AIDS
			Nilai rata-rata peserta lomba (UKS dan PKTP)
			Persentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat
			CFR penyakit DBD
			Persentase pelayanan kesehatan pada (LBI,GSI dan Posyandu)
		Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Persentase cabang olah raga yang diikuti oleh Desa/Kelurahan
		Meningkatnya pengarustamaan gender dan perlindungan anak	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Panjang saluran drainase yang dapat mengurangi titik genangan
			Indeks persepsi masyarakat terhadap taman
			Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang
3	Meningkatnya pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel	Persentase menurunnya kasus-kasus sosial
			Persentase menurunnya kasus-kasus SARA
			Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan
			Persentase ASN yang mengikuti Bimtek
			Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara musren Kecamatan
4	Menguatnya keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widhi Wasa	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Volume Sampah yang Tereduksi

Denpasar, 12 Februari 2019

Ditetapkan Oleh,

WALIKOTA DENPASAR Camat Denpasar Barat,

I.B. Rai Dharmawijaya Mantra,SE.,M.Si A.A Ngurah Made Wijaya,S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP : 19630512 198503 1 012

KATA PENGANTAR

“Om, Swastyastu”

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, maka kami dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Denpasar BaratTahun 2016 – 2021.Pada prinsipnya Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2016 – 2021 ini menyajikan tentang Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Kecamatan Denpasar Barat Isu-isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif, Indikator Kinerja Kecamatan DenpasarBaratdan Penutup.

Upaya mewujudkan Rencana Strategis (RENSTRA) ini telah dipadukan dengan pencapaian Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021.

Akhir kata kami berharap semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Denpasar Baratini dapat menjadi acuan dalam pelaksana pembangunan di Kecamatan Denpasar BaratTahun 2016 – 2021.

“Om, Shanti, Shanti, Shanti, Om”

Denpasar Barat, 13 Maret 2018

CAMAT DENPASAR BARAT

A.A. NGURAH MADE WIJAYA,S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19630512 198503 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................................................ i

DAFTAR ISI......................................................................................................................... ii

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang............................................................................................................ 1

1.2 Landasan Hukum........................................................................................................ 5

1.3 Maksud dan Tujuan..................................................................................................... 7

1.4. Sistematika Penulisan................................................................................................. 8

BAB II Gambaran Kecamatan Denpasar Barat

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Denpasar Barat.......................... 10

2.2 Sumber Daya Kecamatan Denpasar Barat.................................................................. 22

2.3 Kinerja Kecamatan Denpasar Barat............................................................................ 24

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Kecamatan Denpasar Barat......................... 30

BAB III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Kecamatan Denpasar Barat

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Denpasar

Barat.................................................................................................................................. 37

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih.............................................................................................................................. 39

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra............................................................................. 43

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis............................................................................................................................. 45

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis...................................................................................... 45

BAB IV Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Denpasar Barat........................... 47

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan...................................................................................... 50

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan..................................................... 54

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan................................................................ 61

BAB VIII Penutup.................................................................................................................. 65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Pasal 1 Ketentuan Umum ditegaskan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk priode 5 ( lima ) tahun. Sesuai ketentuan di atas dan sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021, dipandang perlu menyusun Renstra Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Tahun 2016-2021.

Serta berdasarkanUndang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, melahirkan paradigma baru perencanaan pembangunan yang lebih memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk meningkatkan rencana – rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Selanjutnya dalam konteks pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Perundang – undangan diatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap menjamin terciptanya keterpaduan dan berkelanjutan pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu maupun antar fungsi Pemerintahan.

Mengacu pada upaya untuk melaksanakan amanat peraturan perundang – undangan dan memenuhi kebutuhan akan perencanaan pembangunan daerah selanjutnya perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu :

Penyusunan rencana
Penetapan rencana
Pengendalian pelaksanaan rencana
Evaluasi pelaksanaan rencana

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Dalam konteks perencanaan pembangunan jangka menengah, Pemerintah Kota Denpasar dan seluruh komponen pelaku pembangunan di Kota Denpasar mengemban amanat untuk menyusun, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar sebagai bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi Bali. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat visi, misi, dan program prioritas Walikota serta memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMD Provinsi Bali dan RPJM Nasional.

Sejalan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Denpasar, maka Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Denpasar Baratmelaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) PD. Rencana Strategis (Renstra) PD Kecamatan Denpasar Baratmerupakan dokumen perencanaan PD ( Kecamatan Denpasar Barat) yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan PD ( Kecamatan Denpasar Barat) yang bersifat indikatif yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD ( Kecamatan Denpasar Barat) serta berpedoman pada RPJMD Korta Denpasar. Proses penyusunan dan penetapan Renstra Kecamatan Denpasar Baratsebagai proses yang sejalan dengan penyusunan dan penetapan RPJMD Kota Denpasar.

Sebagaimana diungkapkan di atas, Renstra Kecamatan Denpasar Baratmerupakan perencanaan dalam kurun lima tahunan. Sebagai perencanaan strategis, maka proses penyusunan Renstra Kecamatan Denpasar Baratmelalui beberapa tahapan. Pertama, proses penjaringan visi dan misi organisasi. Penjaringan visi dan misi Kecamatan Denpasar Baratdilakukan dengan mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar, dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi tahu kearah mana organisasi di bawa agar tetap eksis. Untuk menjabarkann visi organisasi, maka diperlukan misi. Penyusunan visi dan misi organisasi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan Denpasar Barat. Kedua menetapkan tujuan. Untuk mewujudkan visi dan misi organisasi ditetapkan tujuan organisasi. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun.; Ketiga menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui ; kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan adalah otoritasnya Camat, sedangkan program dan kegiatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir menjadi Permendagri Nomor 21 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis PD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis PDtermasuk Kecamatan Denpasar Barat harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya.

Dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2016–2021 dimaksud telah melibatkan para Pejabat Struktural, karyawan/i. dan para Lurah di lingkungan Kecamatan Denpasar Barat. Di samping itu, sekaligus juga telah dibahas dan memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan “stakeholders” serta memberi peluang untuk perubahan/penyusuaian seperlunya sesuai dengan tuntutan lingkungan strategis.

Gambar 1.1

Hubungan Renstra Kecamatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Kecamatan Denpasar Baratmerupakan salah satu perangkat daerah Kota Denpasar sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan dan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar, serta mengacu kepada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar, dan terakhir dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 221 dan pasal 229 dimana Kelurahan merupakan perangkat kecamatan telah memberikan tanggungjawab yang lebih besar.

Untuk melaksanakan amanat peraturan perundang – undangan dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka Kecamatan Denpasar Baratmenyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Barat. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar BaratTahun 2016 – 2021 diharapkan menjadi pedoman dan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kecamatan Denpasar Baratdalam periode Tahun 2016 – 2021.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar BaratTahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465).
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287).
Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undanagn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sisitem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) dan telah dirubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian ,dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4).
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 9).
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1).
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2016-2021.
Peraturan Walikota Denpasar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 nomor 47).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan EvaluasiPembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar BaratTahun 2016 – 2021 dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan acuan bagi Kecamatan Denpasar Baratdalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021.

1.3.2 Tujuan

Berpijak dari maksud tersebut diatas, maka tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar BaratTahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Denpasar Baratdalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2016 – 2021 (selama lima tahun).

2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Denpasar Baratdalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2016 – 2021 (selama lima tahun).

3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Denpasar Barat

4. Memberikan acuan bagi pelaksanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Kecamatan Denpasar Baratbaik Tahunan maupun Lima Tahunan selama periode 2016 – 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Rentra) Kecamatan Denpasar BaratTahun 2016 – 2021 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mendeskripsikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renstra PD dengan perencanaan lainnya dan sistematika penulisan Renstra Kecamatan Denpasar BaratTahun 2016 – 2021.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DENPASAR BARAT

Bab ini mendeskripsikan tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Denpasar Barat.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini mendeskripsikan tentang isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta analisis internal dan eksternal yang dihadapi Kecamatan Denpasar Baratdalam melaksanakan fungsi pelayanan.

BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini mendeskripsikan tentang visi, misi,tujuan,sasaran, strategi, dan arah kebijakan Pemerintah Kota Denpasar periode Tahun 2016 – 2021

BAB V : STRATEGI,DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini mendeskripsikan tentang strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kota Denpasar periode Tahun 2016 – 2021

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini mendeskripsikan tentang program dan kegiatan sebagai penjabaran strategi dan kebijakan Kecamatan Denpasar Baratyang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif dalam periode tahun 2016 – 2021.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mendeskripsikan tentang indikator kinerja utama Kecamatan Denpasar Baratyang menguraikan indikator – indikator yang akan dicapai dalam lima tahun (periode tahun 2016 – 2021) sesuai dengan Tupoksi Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Denpasar.

BAB VIII : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang simpulan dari Rencana Strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun yang meliputi pedoman kaidah dan harapan dari Kinerja Kecamatan Denpasar Barat.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DENPASAR BARAT

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Denpasar Barat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menyatakan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten / Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, Kecamatan merupakan wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Denpasar yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai Kepala Kecamatan, dan Camat bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Demikian juga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. Lebih lanjut dalam pasal 225 ayat 3 menyatakan bahwa Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan. Dalam berkedudukannya tersebut diatas Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Uraian Tugas Jabatan Kecamatan sebagai tindak lanjut dari pasal 15 Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

A. Camat mempunyai tugas :

a. menetapkan program kerja Kecamatan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkungan Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Kecamatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. melaksanakan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik ;

f. menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di wilayah Kecamatan berdasarkan fungsi kewilayahan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Kecamatan ;

g. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka ketertiban dan kenyamanan wilayah;

h. melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat ;

i. melaksanakan pembinaan kesejahteraan rakyat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;

j. melaksanakan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka peningkatan rasa nasionalisme bagi masyarakat;

k. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka pemenuhan layanan prima bagi masyarakat;

l. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;

m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Kecamatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

B. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat Kecamatan berdasarkan rencana program Kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian dilingkungan Sekretariat Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Kecamatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas – tugas bidang serta memberikan pelayanan administratif sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

f. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program Kerja Kecamatan berdasarkan rencana strategis Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

g. menyelenggarakan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan serta ketatausahaan berdasarkan tugas pokok yang diberikan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

h. melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja Kecamatan ;

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

j. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat Kecamatan; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

C. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuanganberdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangansesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan berdasarkan tugas pokok yang diberikan sebagai bahan pengelolaan pemerintahan yang baik;

f. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana dalamrangkapeningkatan kinerja Kecamatan sehingga tercapai kinerja Kecamatan yang efektif;

g. menyusun rencana kegiatandananggaranserta dokumen anggaranKecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi keuangan;menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan dalam rangka tertib administrasi keuangan;

h. menyiapkan data dan membuat laporan realisasi keuangandan kinerjaKecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka evaluasi kinerja Kecamatan;

i. melaksanakan pengawasan pembukuan keuangan sesuai Sistem Akuntansi Keuangan dalam rangka tertib administrasi keuangan;

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangandengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

D. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. melaksanakan urusan surat-menyurat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi;

f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor berdasarkan tugas pokok yang diberikan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g. melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan protokol sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan;

h. menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja Kecamatan;

i. menyiapkan dan melaksanakan pemeliharaan data kepegawaian, membuat laporan kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi kepegawaian ;

j. melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pegawai dan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan profesionalisme pegawai ;

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

F. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

G. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. menyiapkan program kegiatan/koordinasi penyelenggaraan tugas – tugas umum Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan berdasarkan tugas pokok dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemerintah Kecamatan;

g. melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap pencalonan/pengangkatan dan pemberhentian Perbekel berdasarkan tugas pokok yang diberikan dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan;

h. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan pemilihan Perbekel sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka stabilitas wilayah;

i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan/atau Perbekel, serta perangkat Kelurahan dan/atau Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja Pemerintahan;

j. menyiapkan bahan pembinaan terhadap Kepala Lingkungandan/atau Kepala Dusun sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelayanan;

k. menyiapkan bahan pembinaan di Bidang Pertanahan di lingkungan Kelurahan dan/atau Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pertanahan;

l. melakukan fasilitasi administrasi tata pemerintahan, pengelolaan keuangan dan asset Kelurahan/Desa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;

m.melakukan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Kelurahan/Desaserta penetapan penegasan batas Kelurahan/Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penataan ruang;

n. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemerintahandengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

o. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemerintahansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

H. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. menyiapkan program kegiatan/koordinasi pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi serta lingkungan hidupsesuai tugas pokoknya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

f. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan kegiatan Musyawarah PerencanaanPembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pembuatan program pembangunan tingkat Kecamatan;

g. melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat, perekonomiandan produksi sesuai kewenangan yang diberikan dalam rangka peningkatan pembangunan Kecamatan;

h. melakukan fasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan Desasesuai dengan ketentuan yang berlakudalam rangka tertib administrasi;

i. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan, perekonomiandanproduksi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnyasesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka antisipasi dan sebagai bahan pemecahan masalah;

j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

I. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan mempunyai tugas:

a. merencanakan kegiatan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. menyiapkan program dan pengendalian kegiatan/koordinasi pembinaan ketertiban, ketentraman, kebersihan, ideologi negara dan politik dalam negeri serta polisi pamong prajasesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan pengendalian, penataan lingkungan dan kebersihan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup;

g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman, ketertiban, kebersihan wilayah, ideologi negara, politik dalam negeri dan polisi pamong prajasesuai kewenangan yang diberikan agar dapat dijadikan sebagai bahan pemecahan masalah;

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

J. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas ;

a. merencanakan kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyatberdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyatsesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkunganSeksi Kesejahteraan Rakyatsesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. menyiapkan program kegiatan/koordinasi Pelayanan dan Bantuan Sosial, Pembinaan Kepemudaan, Pemberdayaan Perempuan dan Olah Raga, Kehidupan Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan serta Kesehatan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

f. mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan Pelayanan dan Bantuan Sosial, Pembinaan Kepemudaan, Pemberdayaan Perempuan dan Olah Raga, Kehidupan Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan serta Kesehatan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kinerja;

g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan Pelayanan dan Bantuan Sosial, Kepemudaan, Pemberdayaan Perempuan dan Olah Raga, Kehidupan Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan agar dapat dijadikan sebagai bahan pemecahan masalah;

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyatdengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyatsesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

K. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan;

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e. menyiapkan program kegiatan/koordinasi Pembinaan Kependudukan, Perijinan dan Pelayanan Umum sesuai standar operasional prosedur dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

f. melaksanakan pengendalian dan mengevaluasi kegiatan Pembinaan Kependudukan, Perijinan dan Pelayanan surat-menyurat kepada masyarakatsesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;

g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan Kependudukan, Kebersihan danPelayanan Perijinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan untuk dapat dijadikan bahan pemecahan masalah;

h. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) dalam rangka mewujudkan pelayanan pelayanan publik yang berkualitas;

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

L. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum

b. Mengoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

c. Mengoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada

e. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan Umum

f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan /atau Kelurahan

h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan

Adapun struktur organisasi Kecamatan Denpasar Baratadalah sebagai berikut :

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Kecamatan Denpasar Barat

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Seksi Pemerintahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Ketentraman Umum dan Kebersihan

Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan

2.2 Sumber Daya Kecamatan Denpasar Barat

a. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Denpasar Barattentunya memerlukan sumber daya untuk mencapai hasil kegiatan secara maksimal.

Adapun sumber daya manusia yang mendukung kinerja Kecamatan Denpasar Baratadalah sebanyak 30 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2

Data Pegawai Kecamatan Denpasar Barat

Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	Jumlah
Laki-laki	2	4	9	1	16
Perempuan	-	5	7	-	14
Jumlah	2	9	16	1	28

Tabel 2.2

Data Pegawai Kecamatan Denpasar Barat

Berdasarkan Pendidikan

Jenis Kelamin	S2	S1	Dipl	SMA	SMP	SD
Laki-laki	1	7	-	7	0	1
Perempuan	1	6	-	5	-	-
Jumlah	2	13	0	12	0	1

Sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Denpasar Baratmasih kurang memadai dari jumlah yang ada masih banyak yang berpendidikan SMA maupun SD (46%).

b. Aset/Modal

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Denpasar BaratKota Denpasar, mengelola atau memanfaatkan asset atau modal sebesar yang dapat dirinci sebagai berikut, lebih jelasnya dapat dilihat seperti tabel berikut :

Tabel 2.3

Aset Kecamatan Denpasar Barats/d Tahun 2015

(per 31-desember 2015)

Kode	Nama Barang	Nilai (Rp)
	ASET TETAP	63.224.215.635,00
01	Tanah	56.831.900.000,00
02	Peralatan dan Mesin	1.823.424.810,00
03	Gedung dan Bangunan	2.490.161.500,00
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	34.900.000,00
05	Aset tetap lainnya	43.829.325,00
	ASET LAINNYA
07	Aset lainnya
21	Aset KondisiRusak Berat	67.750.000,00

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Denpasar Barat

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Denpasar Barat

Kota Denpasar

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan pembangunan lima tahun mendatang adalah :

1. Dalam penguatan jati diri masyarakat yang berdasarkan Kebudayaan Bali, permasalahan dan tantangan yang dihadapi adalah :

- Arus globalisasi membawa dampak besar tentunya dampak yang baik dan juga yang kurang baik, sehingga dapat berakibat negatif terhadap perkembangan kehidupan sosial budaya masyarakat. Budaya masyarakat Bali yang berdasarkan pada Konsep Hindu perlu didorong untuk lebih ditingkatkan perannya dalam membentengi dan memperkuat jati diri masyarakat untuk dapat menangkal pengaruh negatif dari budaya luar.

- Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi memiliki potensi ekonomi yang besar yang berpengaruh langsung terhadap semakin besar dan intensifnya kegiatan baik sektor ekonomi maupun sosial budaya. Disisi lain luas wilayah yang relatif kecil, telah membawa dampak pada degradasi lingkungan. Keberlanjutan Pembangunan di Kecamatan Denpasar Baratakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengelolaan Lingkungan hidup. Dan bertambahnya jumlah penduduk juga membawa konsekwensi bertambahnya volume sampah dan juga masalah lingkungan lainnya.

2. Dalam Pemberdayaan Masyarakat yang dilandasi dengan kebudayaan Bali dan Kearifan Lokal, permasalahan dan tantangan yang dihadapi adalah :

- Institusi (Lembaga Adat) cukup memberikan kontribusi besar sehingga berbagai organisasi kesenian (sekeha) dapat terus berkembang di masing-masing Desa/Kelurahan namun sebagaimana halnya fenomena sosial lainnya keberadaan organisasi kesenian inipun mengalami pasang surut.

- Peranan lembaga adat dan lembaga-lembaga tradisional lainnya sebagai perwujudan pemberdayaan masyarakat perlu lebih dikedepankan.

- Tingginya pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial, untuk itu perlu dilakukan penataan administrasi kependudukan dan tertib administrasi kependudukan. Adapun penyandang masalah kesejahteraan sosial memerlukan penanganan melalui pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, berkaitan dengan upaya perlindungan kesejahteraan sosial dan perlunya peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui potensi yang ada berlandaskan kearifan lokal.

3. Dalam Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik berdasar penegakan Supremasi hukum, permasalahan dan tantangan pokok yang dikan hadapi adalah :

- Masih rendahnya SDM Aparatur Kecamatan, sehingga tingkat kinerja aparatur masih dirasakan kurang oleh masyarakat.

- Tingkat disiplin SDM yang masih rendah dalam memberikan pelayanan

4. Dalam Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Kota Denpasardengan Bertumpu pada Ekonomi Kerakyatan, permasalahan dan tantangan yang dihadapi adalah :

- Peningkatan prasarana pendidikan di Kecamatan Denpasar Baratmasih perlu ditingkatkan mengingat masih adanya prasarana pendidikan yang masih rusak. Peningkatan kualitas SDM disamping melalui pendidikan formal, dapat juga dilakukan melalui pendidikan non formal.

- Tingginya pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial, untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan ketahanan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan seperti penataan pasar-pasar tradisional sehingga lebih berdaya guna.

5. Dalam Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berlandaskan Tri Hita Karana, permasalahan yang dihadapi adalah.

- Keberadaan industri dan industri rumah tangga/kerajinan belum memiliki hubungan yang erat dengan dunia usaha khususnya bidang pariwisata. Hal tersebut menyebabkan industri rumah tangga/kerajinan masih memiliki akses pasar yang terbatas.

- Disamping Koperasi, LPD sebagai lembaga keuangan mikro telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian skala kecil. Sebagian masyarakat masih memiliki pola pikir untuk mengkerdilkan Koperasi dan LPD-nya sendiri sehingga tidak ada upaya meningkatkan kinerja Koperasi dan LPD yang dia miliki.

- Sebagai daerah tujuan wisata dan mengandalkan pariwisata dalam memacu perkembangan ekonomi sangat rentan terhadap isu-isu yang terkait dengan keamanan kesehatan dan isu lainnya. Sarana, prasarana dan obyek daya tarik wisata yang dimiliki belum mampu menarik lebih banyak wisatawan, khususnya wisatawan manca negara untuk berkunjung ke obyek daya tarik wisata maupun untuk menginap.

- Rendahnya rasio kepemilikan lahan pertanian dan alih fungsi lahan yang sangat cepat menyebabkan kegiatan pertanian selama ini belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan perlu ditingkatkan adanya keseimbangan pembangunan.

- Peningkatan prasarana pendidikan di Kecamatan Denpasar Baratmasih perlu ditingkatkan mengingat masih adanya prasarana pendidikan yang masih kurang. Peningkatan kualitas SDM disamping melalui pendidikan formal, dapat juga dilakukan melalui pendidikan non formal.

Pembangunan di Kecamatan Denpasar Baratselama ini telah menunjukkan kemajuan diberbagai bidang kehidupan masyarakat yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), politik dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana serta mengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup.

Kecamatan Denpasar Baratsebagai bagian dari Kota Denpasar yang merupakan pusat Ibu Kota Provinsi Bali dan pusat berbagai kegiatan berada pada posisi yang sangat strategis. Posisi yang strategis ini menyebabkan pertumbuhan yang sangat pesat dalam bidang ekonomi, sosial budaya termasuk sisi lingkungan fisiknya. Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat masih menyisakan permasalahan yang menjadi isu mendasar dalam pembangunan Kecamatan Denpasar Barat yang perlu penanganan dari Pemerintah Kecamatan Denpasar Barat.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program KDH dan WKDH Terpilih

A. Visi Pemerintah Kota Denpasar

Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 adalah:

”DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN”

Denpasar kreatif adalah ”Denpasar Kota Hidup”. Kota hidup adalah kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk menggugah inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk menggugah dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya spiritual untuk menggugah kreasi aparatur. Prinsip – prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan, dinamika kultur bersandar pada keseimbangan, dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan. Inilah Denpasar Kreatif. Inovasi, dinamika, dan kreasi tersebut sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan. Kebudayaan yang berintikan agama menjadi spririt kreativitas, baik penciptaan, pelestarian, maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, Denpasar menjadi kota cerdas, bermoral, dan religius. Inilah Denpasar Berwawasan Budaya.

Wawasan budaya pada gilirannya dapat memelihara keseimbangan kekuatan regulasi kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar menjadi kota nyaman, mandiri, adil dan sejahtera, bahkan bahagia. Inilah Denpasar Harmonis. Keharmonisan itulah kekayaan yang paling besar dalam perbedaan dan nilai yang paling berharga dalam keragaman.

Visi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016-2021 disusun sesuai dengan Visi RPJPD Kota Denpasar hingga tahun 2025 sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar No.1 Tahun 2009 yaitu: ” Denpasar Kota Berbudaya Dilandasi Tri Hita Karana” dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031, Pasal 5 yang menyebutkan ” Penataan ruang Kota Denpasar bertujuan untuk mewujudkan ruang Kota Denpasar yang produktif, aman, nyaman dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan nasional dalam sistem perkotaan, berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif yang berjati diri budaya Bali”. Kota Budaya yang dimaksudkan adalah budaya yang bersifat universal dan dinamis meliputi budaya tertib, budaya bersih, budaya kerja, budaya gotong royong yang bersifat kondusif harus dikemas dan disesuaikan dengan budaya Bali yang dilandasi oleh falsafah Tri Hita Karana, dengan tetap bisa memilih yang baik, dan mengabaikan nilai- nilai yang tidak sesuai lagi dengan jiwa pembangunan seperti, nilai yang terlalu banyak berorientasi vertikal kearah tokoh, nilai yang terlalu berorientasi terhadap nasib, dan lain-lain.

Karena hal ini bisa mematikan beberapa sifat mentalitas tertentu seperti kemauan untuk maju dan berkembang atas kemauan sendiri, rasa tanggungjawab dan disiplin. Disinilah peranan dan falsafah Tri Hita Karana yang merupakan budaya Bali dipertaruhkan. Untuk menjadikan Denpasar sebagai Kota yang berbudaya.

B. MISI

Misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021, sesuai dengan arah kebijakan sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 Tentang RPJPD yang mensyaratkan fokus RPJMD Semesta Berencana periode 2016-2021 adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Kedua Hal Tersebut harus mengacu kepada terwujudnya Kota Budaya yang dilandasi Tri Hita Karana. Sesuai dengan arahan RPJPD, fokus RPJMD Semesta Berencana Periode Tahun 2016-2021 dan guna mewujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2016-2021 disusun misi antara lain:

1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan kebudayaan Bali.

2. Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal.

3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law enforcement)

4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan.

5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana.

Keterkaitan Misi Kota Denpasar Tahun 2016-2021, dengan misi RPJPD yang diatur dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Misi 1, yaitu: Penguatan jati diri masayarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali, sesuai dengan arahan Misi 1 RPJPD yaitu: Mewujudkan Pemberdayaan Lembaga Pakraman, Budaya dan pemahaman Agama adalah memperkuat jati diri dan karakter kota yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, bangsa, dan memiliki kebanggaan dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etik dalam pembangunan.

2. Misi 2, yaitu: Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal, sesuai dengan Misi 2 RPJPD, yaitu: Mewujudkan Penguatan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah,mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, menanggulangi kemiskinan secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

3. Misi 3, yaitu: Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law enforcement), sesuai dengan Misi 3 RPJPD yaitu: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah memperkuat perekonomian berbasis kerakyatan didasarkan pada keunggulan masing – masing wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan; mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan; pemanfaatan clan penciptaan iptek; pembangunan infrastruktur yang maju; serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara.

4. Misi 4, yaitu: Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan, sesuai dengan Misi 2 RPJPD yaitu: Mewujudkan Penguatan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

5. Misi 5, yaitu: Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana, sesuai dengan Misi 4 RPJPD, yaitu: Mewujudkan Keamanan dan Lingkungan Kondusif adalah, memantapkan kondisi keamanan dan ketertiban, dalam rangka menjaga jati diri dan martabat daerah dalam tatanan internal maupun eksternal (daerah, nasional dan internasional) sehingga mampu menopang image pencitraan yang baik, hal ini sangat penting karena Kota Denpasar menyadari sumber pendapatan daerah dalam menunjang program – program pembangunan sangat tergantung dan pariwisata, sedangkan pariwisata sangat rentan terhadap faktor keamanan, kondisi ini bisa dibangun secara sinergis dengan seluruh stakeholders (Desa Pakraman, Poltabes, dunia usaha masyarakat dan pemerintah) dengan membangun sebuah sistem yang lebih mengedepankan ketepatan dan jaringan penanganan masalah – masalah keamanan dan ketertiban.

Visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021, sesuai dengan arah kebijakan RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025 untuk RPJMD ke 3 ditujukan untuk: (1) Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengarah pada keunggulan SDM yang kompetitif dengan mengedepankan kualitas dan daya saing, meningkatkan penyertaan pemanfaatan iptek, pembangunan infrastruktur yang maju. Pada kondisi seperti ini, kemandirian masyarakat memegang peran sangat penting, pemerintah hanya memfalisitasi ketentuan – ketentuan masyarakat yang mengarah pada kemajuan, berbagai bentuk inovasi pembangunan diharapkan akan terus tercipta melalui peningkatan kualitas SDM. Dengan demikian harapan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan semakin menemui titik temu yang signifikan. (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengedepankan peningkatan daya saing dan penguasaan iptek diarahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan baik ilm,u pengetahuan dasar maupun terapan, serta menyumbangkan ilmu sosial dan kemanusiaan untuk menghasilkan teknologi dan memanfaatkan teknologi hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek yang senantiasa berpedoman pada nilai-nilai yang adi luhung.

Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar periode RPJMD Ke-3 ini selain harus mengacu Visi dan Misi RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025 juga harus mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yang dimuat dalam RPJMN 2015-2019. Adapun keterkaitan Misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 dengan Nawa Cita dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Misi 1, yaitu: Penguatan jati diri masayrakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali, sesuai dengan Cita 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dan Cita 8: Melakukan revolusi karakter bangsa.

2. Misi 2, yaitu: Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal, sesuai dengan Cita 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

3. Misi 3, yaitu: Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law enforcement), sesuai dengan Cita 2: Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dan Cita 4: Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

4. Misi 4, yaitu: Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan, sesuai dengan Cita 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; dan Cita 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.

5. Misi 5, yaitu: Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana sesuai dengan Cita 1: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, dan Cita 9: Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tentang Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019 bahwa Visi Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019 adalah “ Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa” sedangkan Misi Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019 yaitu;

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengalaman terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.

2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.

3. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.

4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Kementrian Dalam Negeri dalam Periode waktu 2015 – 2019 , sebagai berikut:

1. Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan milai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;

2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;

3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;

4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;

5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya;

6. Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintah dalam negeri.

Arah kebijakan strategi Kementerian Dalam Negeri sejalan dengan RPJMD Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 pada arah kebijakan Misi ke 3 yaitu Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law enforcement),

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011 – 2031 bahwa Kecamatan Denpasar Barat sebagian besar wilayah ditetapkan sebagai berikut:

1. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya terdiri atas kawasan perumahan dan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran serta kawasan ruang evakuasi bencana.

2. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana terdiri atas kawasan rawan banjir yang sebarannya meliputi kawasan sekitar Jl. Gunung Guntur Kelurahan Padangsambian, perumahan pandan sari, perumahan padang asri dan Jl. Gunung Payung Desa Padangsambian Kelod, serta kawasan Jl. Gunung Batur Kelurahan Pemecutan.

3. Kawasan Strategis Kota

Kawasan strategis yang memiliki kepentingan untuk pelayanan sosial yang tinggi terdiri atas kawasan sanglah

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas maka isu – isu strategis Kecamatan Denpasar Barat adalah sebagai berikut :

1. Penumbuhan partisipasi masyarakat terhadap pelayanan

Partisipasi adalah sebuah hubungan timbal balik yang diberikan oleh pemberi pelayanan dan penerima pelayanan, sehingga terjalin komunikasi yang efektif. Penumbuhan partisipasi dibangun dengan berbagai lini antara lain dengan terjalinnya komunikasi yang efektif, tersedianya media informasi yang memadai, adanya kegiatan baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh kecamatan kepada masyarakatnya. Dengan adanya pelimpahan kewenangan adalah sebuah media yang efektif guna membangun infrastruktur atau jaringan komunikasi kepada masyarakat.

2. Peningkatan kemampuan aparatur

Kemampuan aparatur adalah salah satu faktor yang cukup penting guna melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, dengan melihat komposisi dan regulasi perlu kiranya membuat sebuah terobosan. Terobosan itu adalah adanya peningkatan kemampuan aparatur yang bersifat aplikatif dan berkelanjutan. Sebuah instansi berkewajiban untuk selalu mengadakan pembenahan diri khususnya yang berhubungan dengan kemampuan aparatnya. Peningkatan kemampuan dilakukan secara non formal dan aplikatif, sehingga kemampuan akan tumbuh sendiri sesuai dengan kapasitas pribadi. Kegiatan yang aplikatif tersebut antara lain; kemampuan penguasaan teknologi, kemampuan melayani masyarakat, kemampuan dalam memecahkan masalah dan kemampuan berkoordinasi.

3. Konsistensi terhadap standar pelayanan

Tuntutan masyarakat dan regulasi dalam pelayanan semakin hari semakin meningkat, hal ini harus diimbangi dengan pembuatan regulasi yang mampu menampung kemampuan aparatur dan kepentingan masyarakat. Standar pelayanan adalah hal yang harus bersifat mutlak ada, sehingga pelayanan akan terstruktur dan terbuka. Dalam pelaksanaan standar pelayanan diperlukan sebuah konsistensi dalam penyusunan dan pelaksanaannya, sehingga diperlukan komunikasi yang efektif antara penyedia pelayanan dan stakeholdernya. Pembenahan dan kajian terhadap sebuah standar pelayanan mutlak diperlukan guna pemenuhan pelayanan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan.

4. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan

Pelimpahan kewenangan adalah sebuah dasar bagi pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah, perlu adanya penguatan terhadap pelaksanaannya. Dalam melaksanakan kewenangan perlu diklasifikasi yang berupa perijinan, fasilitasi dan koordinasi. Dengan klasifikasi tersebut akan terlihat mana kewenangan yang harus lebih dulu dilaksanakan, yang tentu saja juga harus disertai pemenuhan terhadap sumber daya baik manusia/ perangkat maupun pembiayaan.

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Denpasar Barat	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-
NO		Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya pelaku seni dan budaya (perorangan, sekaa, sanggar, lembaga)				-	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	-					-
2	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial dan budaya				1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman	1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman	1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman	1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman	1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman	1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman
3	Meningkatnya partisipasi sekaa dan sanggar				58 Peserta	58 Peserta	58 Peserta	58 Peserta	58 Peserta	58 Peserta
4	Jumlah desa/kelurahan yang meningkat perkembangannya sesuai dengan potensinya				11 Desa/Kelurahan	11 Desa/Kelurahan	11 Desa/Kelurahan	11 Desa/Kelurahan	11 Desa/Kelurahan	11 Desa/Kelurahan
5	Jumlah PSKS yang berprestasi (karang taruna, pekerja sosial masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial				50%	60%	70%	80%	90%	90%
6	Persentase meningkatnya pedagang kecil yang difasilitasi				50%

Menu

Pemerintah Kota Denpasar

Situs terkait